rodanewsindonesia – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar (AMPTM) kembali gelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kab. Takalar, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Takalar yang baru, Rabu (17/9/2025).
Dalam ruangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Abdul Salam, selaku Jendral Lapangan (Jendlap), menegaskan bahwa pembangunan tersebut bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Takalar.
“Ini adalah bentuk pemborosan anggaran di tengah banyaknya problematika daerah yang ada di kabupaten takalar. Ada hal yang lebih urgen, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan,Infrastruktur, hingga lapangan kerja yang belum tertangani serius”, jelasnya
Dalam audiensi resmi bersama Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Takalar menyatakan komitmen menolak pembangunan tersebut. Namun, saat ditanyai terkait efisiensi anggaran yang mencapai Rp16 miliar, jawaban yang diberikan tidak memberikan kejelasan yang spesifik.
“Hal ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah”, tegas Salam
Lebih lanjut, Salam, kembali menegaskan akan terus konsisten mengawal kasus tersebut, “Aliansi mahasiswa dan pemuda takalar menggugat akan terus menggelar aksi dan mengawasi jalannya kebijakan agar tidak ada celah bagi elit daerah untuk meloloskan proyek yang tidak berpihak pada rakyat”, sambungnya
“Takalar butuh solusi, bukan bangunan megah yang menyisakan luka”, tutupnya
Adapun tuntutan yang di bawa oleh AMPTM, antara lain :
1.Menolak keras pembangunan kantor Bupati dan DPRD yang tidak pro-rakyat.
2.Mendesak DPRD Takalar menjaga komitmen penolakan sesuai hasil audiensi.
3.Menuntut transparansi penggunaan anggaran, khususnya terkait Rp16 miliar yang dialokasikan tanpa kejelasan.
4.Mendesak Pemerintah Kabupaten Takalar memprioritaskan anggaran untuk kepentingan mendesak masyarakat.
