rodanewsindonesia – Melalui pemilu Kabupaten Gowa November 2024, Sitti Husnia Talenrang dan Darmawansyah Muin, terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa periode 2025-2030. Setelah resmi dilantik sebagai kepala daerah oleh Presiden RI pada bulan Februari lalu, pasangan pimpinan daerah ini melakukan sosialisasi di Kecamatan Tombolopao melalui program “One Day One District”, yang merupakan upaya untuk menghimpun semua keresahan sosial yang timbul.
Pada kunjungan, Sitti Husnia Talenrang, di Kecamatan Tombolopao bulan Juli lalu, menjanjikan ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan bulan Juli sampai September.
Namun hal itu menjadi berbanding terbalik dengan fakta temuan di lapangan. Melalui Baksos KPPM yang di gelar oleh Angkatan V (Lima), selama kurung waktu delapan hari tertanggal Lima sampai 12 Oktober di Kecamatan Tombolopao.
Baksos KPPM
Baksos yang merupakan agenda setiap angkatan muda KPPM, dengan memilih wilayah-wilayah yang pada dasarnya adalah daerah yang terbelakang, baik secara ekonomi, pendidikan, pertanian dan infrastruktur.
Setelah lokasi baksos dan lama waktu telah ditentukan, para kader akan di tugaskan untuk turun kelapangan dan terlibat langsung dengan kerja-kerja para kaum buruh maupun kaum tani. Dengan perhitungan Delapan jam kerja, Delapan jam diskusi, Delapan jam istirahat di setiap harinya.
Delapan jam kerja, digunakan untuk ikut terlibat secara langsung dengan kerja-kerja masyarakat untuk melanjutkan hidup, delapan diskusi akan digunakan untuk membahas apa yang menjadi problem dan keluh kesah masyarakat, kemudian delapan jam ketiga digunakan untuk istirahat.
Baksos ini adalah salah satu upaya mendidik setiap kader angkatan muda KPPM agar mampu merasakan segala bentuk keluh kesah masyarakat kelas bawah dan tidak hanya sampai pada mendeskripsikan masalah sosial yang terjadi.
Akhir dari kegiatan, kader dan masyarakat berkumpul untuk berdiskusi dan merangkum seluruh problem yang terjadi untuk dikawal secara bersama.
Rembuk Tani
Wilayah Kecamatan Tombolopao terletak di lereng pegunungan Bawakaraeng. Dengan suhu dan kondisi tanahnya yang cocok dengan tanaman Holtikultura. Sehingga pertanian dijadikan penghasilan utama masyarakat.
Jenis sayuran yang kebanyakan ditanam disana adalah Kol, Tomat, Cabai, Kentang, Bawang Merah, Bawang Putih, Wortel. Jenis sayuran ini membutuhkan pupuk Urea yang mengandung Nitrogen untuk membantu mempercepat pertumbuhan tanaman dan kualitas sayur untuk mempercepat waktu panen.
Pupuk Urea merupakan salah satu pupuk yang telah di subsidi pemerintah dengan Harga Ecer Tertinggi (HET) yang telah di tetapkan untuk satu sak dengan harga Rp112.500 per 50kg.
Namun dengan harga pupuk yang telah di subsidi oleh pemerintah masih ada saja pengusaha yang menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari harga HET. Dengan dalih biaya operasional para oknum pengusaha Tombolopao menetapkan harga pupuk dengan kisaran Rp140.000 sampai Rp150.000.
Bukan hanya itu, akses yang digunakan oleh petani untuk menuju ladang dan bahkan jalan-jalan yang ada di beberapa desa Kecamatan Tombolopao jauh dari kata layak, sehingga perputaran ekonomi masyarakat terhambat.
Setelah observasi dan melihat problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Angkatan lima mengadakan forum diskusi dengan tema, “Rembuk Tani”, yang di adakan di TPA Nur Bawakaraeng, Dusun Bonto Lebang, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao.
Melalui forum diskusi bersama masyarakat dan organisasi kepemuda Tombolopao dalam hal ini IPMAH Kanreapia dan IPMAH Tonasa, KPPM menghimpun beberapa persoalan diantaranya : 1). Ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, 2). Lonjakan harga pupuk subsidi yang melampaui HET (Harga Ecer Tertinggi), 3). Infrastruktur yang belum memadai, 4). Upah buruh perluasan jalan Tahun 2023 yang belum terbayarkan.
“Selama tahun 2025, belum ada bantuan yang masuk di Kecamatan Tombolopao”, ungkap salah satu masyarakat Tani, Puang Aso’.
Disamping itu secara tegas Ketua Umum KPPM, Iswan Kusnadi, menyampaikan bahwa hasil diskusi tersebut akan dibawa ke Mabes KPPM untuk dibahas lebih lanjut.
