rodanewsindonesia – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat (AMPTM), kembali lakukan aksi unjuk rasa dengan damai untuk menuntut perbaikan infrastruktur dasar dan transparansi anggaran, Rabu (10/9/2025).
Aksi unjuk rasa yang telah di gelar untuk kedua kalinya belum menemui titik terang. hal yang membuat massa aksi kecewa dengan sikap yang diambil oleh para anggota DPRD Kabupaten Takalar karena enggan menemui massa aksi.
“Ketua DPRD Takalar yang justru memilih bersembunyi dengan sendirinya telah menelanjangi dirinya sendiri bahwa mereka bukanlah representasi dari rakyat itu sendiri”, jelas, Abdul Salam, selaku Jendral Lapangan (Jendlap) kepada awak media.
“Padahal beberapa hari yang lalu, kami telah diberitahukan bahwa DPRD Takalar siap untuk melakukan audiensi, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan. Layakkah mereka disebut sebagai wakil rakyat?”, sambungnya
Lebih lanjut, Salam, menegaskan bahwa aksi tersebut digelar bukan untuk membuat kegaduhan, namun untuk mengembalikan orientasi publik untuk kepentingan rakyat.
“AMPTM akan kembali menggelar aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya dengan gelombang massa yang lebih besar”, tutupnya
Pernyataan Sikap aliansi mahasiswa dan pemuda takalar menggugat, antara lain :
1. Menolak Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Takalar Senilai Rp50 Miliar Proyek ini direncanakan pada tahun 2026, dan kami nilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak memihak rakyat. Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan daerah, pembangunan gedung mewah adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang nyata.
2. Menolak Pembangunan Gedung DPRD Takalar Pembangunan ini sudah masuk tahap perencanaan, namun tidak memiliki urgensi dan tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat Takalar Kami menilai ini hanya bentuk pemolesan simbolik bagi institusi yang kian jauh dari rakyat.
3.Menuntut Perbaikan Jalan di Kecamatan Mappakasunggu, Kelurahan Takalar Infrastruktur dasar seperti jalan masih jauh dari layak. Rakyat butuh akses yang memadai, bukan sekadar janji politik lima tahunan.
4.Menuntut Pengadaan dan Perbaikan Lampu Jalan di Wilayah kecamatan Mappakasunggu Kelurahan Takalar Kebutuhan dasar seperti pencahayaan jalan malam hari harus menjadi prioritas, bukan proyek pencitraan.
5. Menuntut Perbaikan Jalan di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kelurahan Patte’ne Akses jalan yang buruk memperburuk distribusi ekonomi dan mobilitas warga. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama dalam penganggaran daerah.
6. Menuntut Transparansi atas Efisiensi Anggaran Sebesar Rp16 Miliar Kami mendesak Bupati Takalar, Ketua DPRD, dan seluruh anggotanya untuk membuka kepada publik rincian efisiensi anggaran tersebut. Jangan sampai efisiensi hanya menjadi kedok untuk menyembunyikan ketidakefektifan dan penyimpangan penggunaan dana publik.
