rodanewsindonesia – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Jabatan Bupati Takalar, menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah daerah dan DPRD yang dinilai tidak pro-rakyat. Aksi tersebut dipicu oleh rencana pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Takalar senilai Rp50 miliar yang akan dianggarkan pada tahun 2026, serta proyek pembangunan Gedung DPRD Takalar yang saat ini telah masuk tahap perencanaan.
Jenderal lapangan aksi, Abdul Salam, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. “Rakyat menderita, jalanan rusak, lampu jalan tidak ada, pelayanan publik tidak memadai. Tapi pejabat justru memikirkan gedung mewah untuk kepentingan mereka sendiri. Ini bukti nyata bahwa mereka lebih sibuk membangun simbol kekuasaan, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda itu berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa aksi membawa spanduk bernada kritik tajam seperti “Untuk Apa Kantor Bupati Dan DPRD kab.Takalar Mewah Kalau Rakyat Takalar Menderita” dan “50 Miliar untuk Gedung atau untuk Perut Rakyat?”. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian yang menyuarakan persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga rendahnya kualitas pelayanan dasar yang semestinya lebih diprioritaskan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Takalar masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Angka kemiskinan di daerah ini masih berada di atas rata-rata provinsi, sementara pengangguran terbuka belum menunjukkan penurunan signifikan. Kondisi infrastruktur pun masih jauh dari layak: jalan desa banyak yang berlubang, drainase buruk, dan fasilitas kesehatan terbatas. Dalam situasi tersebut, rencana pembangunan gedung baru senilai puluhan miliar dinilai sebagai ironi sekaligus penghinaan terhadap rakyat kecil.
“Kalau benar-benar ingin membangun Takalar, gunakan anggaran itu untuk memperbaiki jalan tani, membantu nelayan, memberikan beasiswa kepada mahasiswa miskin, atau menambah fasilitas kesehatan. Jangan habiskan uang rakyat hanya untuk gedung yang tujuannya sekadar menaikkan gengsi pejabat,” tambah rahim’ra salah satu orator aksi.
Aliansi juga menuding DPRD Takalar ikut larut dalam “pesta pora” proyek mercusuar tersebut. Padahal, fungsi utama DPRD adalah melakukan kontrol terhadap kebijakan eksekutif. “Fungsi pengawasan sudah hilang. DPRD malah ikut mendorong pembangunan gedungnya sendiri. Ini jelas conflict of interest dan memperlihatkan betapa rapuhnya integritas wakil rakyat kita,” kata andiawan salah satu massa aksi.
Massa aksi mendesak Bupati dan DPRD Takalar untuk segera membatalkan rencana pembangunan gedung tersebut. Mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika aspirasi rakyat tidak digubris. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah terus tuli terhadap suara rakyat, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar, bahkan sampai mengepung kantor DPRD dan kantor bupati,” tegas salah seorang demonstran.
Aksi yang berlangsung lebih dari 4 jam itu Takalar. Para mahasiswa dan pemuda takalar berharap agar suara kritis mereka tidak hanya menjadi teriakan di jalan, tetapi juga mampu mengetuk hati nurani para pengambil kebijakan.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Takalar maupun DPRD belum memberikan keterangan resmi terkait desakan pembatalan proyek tersebut. Namun publik menunggu respons serius, sebab gelombang protes diperkirakan akan terus meluas.
Bagi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar Menggugat, perjuangan ini bukan sekadar menolak pembangunan gedung, tetapi juga simbol perlawanan terhadap praktik kebijakan yang elitis dan abai pada kebutuhan rakyat. “Takalar butuh pemimpin yang hadir di tengah penderitaan rakyat, bukan pemimpin yang berpesta di atasnya,” tutup Abdul Salam.
